MyMegawisata.com, Palembang — Babak baru penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia resmi dimulai. Badan Pengelola (BP) Haji telah sah ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada rapat paripurna, Selasa (26/8/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut keputusan ini dengan penuh harapan. Ia menegaskan, transformasi kelembagaan tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan haji yang lebih profesional, fokus, dan memuaskan jemaah.
*“Perubahan ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan amanah besar. Kita ingin jamaah haji Indonesia merasakan pelayanan terbaik sejak pendaftaran hingga kepulangan. Jangan sampai perubahan ini justru menimbulkan kekecewaan,”* ujar Menag.
Menunggu Perpres Presiden
Setelah disahkan DPR, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) dari Presiden Prabowo Subianto. Perpres tersebut akan menjadi dasar resmi bagi kementerian baru dalam menjalankan tugasnya.
Harapan DPR
Komisi VIII DPR menilai kehadiran kementerian khusus ini akan mempercepat pengambilan keputusan, memperbaiki koordinasi, serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan haji. Wakil rakyat juga berkomitmen mengawal agar reformasi ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi calon jemaah.
Pergeseran Anggaran dan SDM
Dengan lahirnya kementerian baru, anggaran serta sumber daya manusia dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama akan dialihkan. Struktur organisasi di tingkat pusat maupun daerah juga akan disesuaikan, dengan koordinasi bersama Kementerian PAN-RB.
Harapan Calon Jemaah
Sejumlah tokoh masyarakat menyambut positif langkah ini, namun juga mengingatkan agar perubahan tidak hanya bersifat administratif. Reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi SDM, serta pelayanan yang ramah dan transparan tetap menjadi kunci keberhasilan.
Dengan disahkannya BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, Indonesia kini memasuki fase baru dalam pengelolaan ibadah haji.
Publik berharap hadirnya kementerian khusus ini benar-benar menghadirkan layanan yang lebih baik, terukur, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Editor: Bangun Lubis
