Mymegawisata.com, – Pemerintah Indonesia tengah mengebut pembenahan sistem antrean dan peningkatan mutu pelayanan haji. Langkah ini bukan sekadar respons terhadap panjangnya daftar tunggu, tetapi juga bagian dari ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai model penyelenggaraan haji terbaik di dunia.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, **Ansari**, dalam acara *Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) Angkatan XI* di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (15/10/2025). Ia menegaskan, upaya reformasi ini kini berada pada jalur yang lebih serius karena sudah ditangani oleh lembaga khusus.
> “Selain karena memang telah menjadi komitmen. Saat ini bidang penyelenggaraan haji sudah ditangani oleh kementerian khusus haji dan umrah,” ujar Ansari.
Menurutnya, Presiden dan Menteri Haji menaruh harapan besar agar Indonesia dapat menjadi contoh dunia dalam tata kelola ibadah haji. Dengan berdirinya kementerian baru yang secara fokus mengurusi haji dan umrah, perencanaan dan pelaksanaan diharapkan semakin tertata dan profesional.
“Kami di Komisi VIII DPR RI tentu sangat berkepentingan agar penyelenggaraan haji terus semakin baik. Karena itu, fungsi pengawasan akan kami optimalkan,” tegasnya. Ia juga berharap masa transisi kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dapat berlangsung efektif dan efisien, mengingat pelaksanaan haji 2026 sudah semakin dekat.
Sementara itu, Anggota DPD RI **Fahira Idris** menilai langkah pemerintah menerapkan skema baru pembagian kuota haji pada 2026 merupakan terobosan penting menuju sistem antrean yang lebih adil.
> “Namun, keadilan antrean tidak cukup diwujudkan dengan pembagian kuota semata. Melainkan juga membutuhkan strategi pendukung yang menyeluruh, transparan, dan berorientasi pada perlindungan jemaah,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Di sisi lain, pemerintah **Arab Saudi** telah menetapkan kuota haji Indonesia untuk 2026 tetap berjumlah 221.000 jamaah, sama seperti tahun sebelumnya. Meski belum ada penambahan kuota, Indonesia berharap sistem baru ini dapat memastikan proses pendaftaran dan keberangkatan jemaah menjadi lebih transparan, efisien, dan manusiawi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan penunjang, termasuk digitalisasi proses pendaftaran, pemangkasan birokrasi, serta optimalisasi layanan di tanah suci. Reformasi ini diharapkan mampu memangkas waktu tunggu yang saat ini masih sangat panjang di banyak provinsi.
Editor: Bang Bangun
